No student devices needed. Know more
25 questions
Pengadilan Milier yang Menangani Perkara Tindak Pidana untuk pangkat mayor keatas adalah?
Pengadilan Militer
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan militer Utama
Pengadilan Militer Pertempuran
Pengadilan Milier yang Menangani Perkara Tindak Pidana untuk pangkat Kapten kebawah adalah?
Pengadilan Militer
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Pertempuran
pengadilan Militer yang Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha militer Tingkat Pertama adalah?
Pengadilan Militer
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer pertempuran
Banding atas Sengketa Tata Usaha Militer dilakukan di?
Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer
Pengadilan Militer Pertempuran
Pengadilan Tipikor di Indonesia berkedudukan di?
Pengadilan Negeri kota/kabupaten
Pengadilan Negeri Ibu Kota Provinsi
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi
perkara Khusus yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dibawah ini, kecuali?
Perkara Niaga
Perkara Hak Tanggungan
Perkara Tipikor
Perkara HAM
Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang no?
NO. 26 TAHUN 2009
NO. 36 TAHUN 2009
NO. 47 TAHUN 2009
NO. 46 TAHUN 2009
dibawah ini yang bukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah:
pengadilan Negeri Muara Bungo
Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
Pengadilan Negeri Mamuju
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
Diversi dalam pengadilan anak dilakukan dengan ketentuan beberapa syarat, salah satu syarat diversi adalah:
merupakan pengulangan tindak pidana
terpidana anak berusia dibawah 12 tahun
Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun
Diancam pidana penjara dibawah 5 tahun
dalam proses persidangan baik terpidana anak, korban anak dan saksi anak harus didampingi oleh?
kuasa Hukum/Advokad
Kak Seto :)
orang tua/wali
Komisi Perlindungan Anak
Penahanan anak oleh Hakim dlilakukan selama
5 hari
7 hari
10 hari
15 hari
Dibawah Ini adalah Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?
UU Nomor 26 Tahun 2000
UU Nomor 43Tahun 2000
UU Nomor 25 Tahun 2000
UU Nomor 34 Tahun 2000
Berikut adalah Kejahatan yng diselesaikan oleh Pengadilan HAM yang dijelaskan dalam pasal 7 UU tentang HAM
kejahatan pembunuhan dan kejahatan pemusnahan
kejahatan genosida dan kejahatan membunuh anggota kelompok
kejahatan terhadap kemanusiaan dan Kejahatan perbudakan
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
Dibawah ini adalah Tugas Pengadilan HAM, kecuali:
memeriksa dan memutus kejahatan genosida
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM ringan
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat
Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat oleh WNI di luar batas teriorial wilayah indonesia
Dibawah ini pengadilan HAM yang ada di Indonesia saat ini, Kecuali
Pengadilan HAM pada pengadilan Negeri Medan
Pengadilan HAM pada pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan HAM pada pengadilan Negeri Semarang
Pengadilan HAM pada pengadilan Negeri Surabaya
dibawah ini adalah Qanun yang menjelaskan tentang peradilan Syariat Islam di Aceh...
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2002
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2002
dibawah ini adalah Qanun yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh...
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2002
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2002
dibawah ini kewenangan Mahkamah syariah adalah, kecuali:
memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah dan jinayat
memeriksa dan memutus perkara jinayat dan wanprestasi
memeriksa dan memutus perkara perceraian dan harta bersama
memeriksa dan memutus perkara hak asuh anak dan perzinahan
Yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam di Aceh adalah?
Kejaksaan
kepolisian
Wilayatul Hisbah
gubernur/walikota
dibawah ini adalah Undang-Undang tentang Komisi yudisial?
UU Nomor 16 Tahun 2011
UU Nomor 17 Tahun 2011
UU Nomor 18 Tahun 2011
UU Nomor 19 Tahun 2011
Dibawah ini adalah kewenangan Komisi Yudisial, kecuali:
Mengusulkan pegangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta prilaku hakim
Mengusulkan pegangkatan hakim karir di Mahkamah Agung
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik/atau Pedoman Perilaku Hakim
Pengawasan peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua, Pengawasan internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh?
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR RI
Komisi Yudisial
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi yudisial ditujukan kepada
pegawai Mahkamah Agung
Hakim
Ketua dan Wakil ketua pengadilan
Hakim Agung
jika kamu mengetahui ada seorang hakim yang menerima suap atas suatu perkara, dari hati nuranimu yang terdalam apa yang akan kamu lakukan:
melakukan pengaduan kepada komisi Yudisal
melakukan pengaduan ke badan pengawas (bawas) Mahkamah Agung
biarkan saja karena toh bukan urusan saya
bercerita kepada teman
sudah percayakah kamu dengan penegak hukum yang ada di Indonesia?
sudah
belum
antara percaya dan engga
melihat siapa penegak hukumnya
Explore all questions with a free account