No student devices needed. Know more
25 questions
pelaksana kekuasaan kehakiman adalah
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dan komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi dan Komisi yudisial
Komisi yudisial dan KPK
pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh
mahkamah konstitusi
mahkamah agung
komisi yudisial
DPR
pembinaan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh
mahkamah Agung
DPR
komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
wewenang Mahkamah konstitusi kecuali
Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
memutus pembubaran partai politik
menyelesaikan perkara kasasi
memutus perselisihan sengketa hasil pemilihan umum
hakim pada mahkamah konstitusi berjumlah
7
8
9
10
ada berapakah Panitera Muda Pada Pengadilan agama
2
3
4
5
ada berapakah panitera muda pada PTUN?
2
3
4
5
UU tentang pengadilan Negeri adalah
UU Nomor 5 Tahun 1986
UU No. 7 Tahun 1989
UU Nomor 14 Tahun 1985
UU Nomor 2 Tahun 1986
UU tentang pengadilan Agama adalah
UU Nomor 14 Tahun 1985
UU No. 7 Tahun 1989
UU Nomor 2 Tahun 1986
UU No. 5 Tahun 1986
dibawah ini kewenangan absolut PN kecuali
adobsi anak
Dispensasi perkawinan
pencurian
izin poligami
dibawah ini kewenangan absolut PA kecuali
izin poligami
dispensasi perkawinan
pergantian identitas diri
perceraian
berikut adalah pembinaan yang dilakukan oleh MA kecuali
penyebaran yurisprudensi
Surat Edaran mahkamah Agung (SEMA)
peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
penyebaran Putusan
Komisi Yudisial melakukan pengawasan dan pembinaan dikhususkan kepada
ketua dan wakil ketua semua peradilan
Hakim
Hakim Agung
Hakim konstitusi
PT.TUN Terletak di
Kota/Kabupaten
ibu kota provinsi
Jakarta
Makassar
kewenangan Mahkamah Agung adalah
memutus perkara kasasi
memutus sengketa hasil pemilihan Umum
memutus pembubaran partai politik
memutus perkara banding
Panitera muda yang mempunyai tugas membuat pelaporan terhadap perkara yang masuk di sebuah pengadilan, baik itu PA, PN maupun PTUN, adalah:
Panmud Perkara
Panmud Hukum
Panmud Pidana
Panmud Perdataa\
hakim karir berasal dari
hakim
dosen
advokad
jaksa
dibawah ini adalah perkara khusus yng ditangani Pengadilan negeri, kecuali
TIPIKOR
PHI
perkara Niaga
gugatan sederhana
dibawah ini adalah perkara khusus yang menjadi kewenangan pengadilan agama, kecuali
wali adhal
izin poligami
gugatan sederhana
pembatalan perkawinan
Undang-Undang kekuasaan kehakiman adalah
UU Nomor 7 tahun 2009
UU Nomor 48 tahun 2009
UU Nomor 2
tahun 1986
UU Nomor 48 tahun 2005
Berikut DIbawah ini perkara Khusus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri, Kecuali:
Perselisihan Hubungan Industrial
Perkara Niaga
Pengesahan Perkawinan
Perpajakan
Undang-undang Kekuasaan kehakiman adalah:
UU No. 51 tahun 2009
UU No. 5 Tahun 2004
UU No. 48 Tahun 2009
UU no. 24 Tahun 2009
unsur-unsur KTUN dibawah ini, kecuali:
memiliki akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang meliputi penetapan/perubahan hak, kewajiban dan kewenangan.
bersifat tertulis dan tidak tertulis
Bersifat konkrit, individual, dan final
tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang beralaku
Saat Ini PTUN di Indonesia Berjumlah?
23
24
25
25
Sengketa Lembaga Negara diselesaikan di Mahkamah Konstiyusi, berikut adalah lembaga Negara Yang menjadi pemohon dan termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, kecuali:
presiden
pemerintah Daerah
Kepolisian
Explore all questions with a free account