makanan dan minuman yang disajikan di hotel

makanan dan minuman yang disajikan Pengusaha jasa boga

atau katering

makanan dan minuman yang disediakan Pengusaha pabrik

makanan dan/atau minuman

makanan dan minuman yang disajikan di restoran

PPnBM yang dibayar pada saat

perolehannya dapat diminta kembali

bila diekspor

PPnBM hanya dikenakan satu kali

Pungutan tambahan di samping PPN

PPnBM dapat dikreditkan

Diajukan di KPP tempat pabrikan/importir

terdaftar

Diajukan paling lambat 12 bulan setelah

terjadinya impor

Harus diberikan SKP paling lambat 12 bulan

setelah permohonan diterima lengkap

PPnBM yang diminta pengembaliannya tidak

dibiayakan dalam SPT Tahunan

Nilai CIF

Nilai Pabean

Nilai Impor

Nilai Impor + Nilai CIF + Nilai Pabean

Untuk pemberian Cuma-Cuma adalah

Harga Jual

Untuk penyerahan media rekaman suara

atau gambar adalah Harga Jual rata-rata

Untuk penyerahan dari pusat ke cabang

adalah sebesar HPP

Untuk penyerahan produk hasil

tembakau adalah sebesar Harga Jual

Eceran

melakukan penyerahan yang dibebaskan dari

pemungutan PPN

melakukan penyerahan yang PPN-nya harus

dipungut sendiri

dalam tahap belum berproduksi

melakukan penyerahan yang PPN-nya tidak

dipungut

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang

tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan

usaha.

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bila pengeluaran tersebut

berkaitan dengan Pajak Masukan yang diperoleh sebelum

pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bila pengeluaran tersebut

berkaitan dengan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan

ketetapan pajak;

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bila pengeluaran tersebut

berkaitan dengan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan

pada waktu dilakukan pemeriksaan.

2 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan

pertama kali Pajak Masukan

3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan

pertama kali Pajak Masukan

4 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan

pertama kali Pajak Masukan

5 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan

pertama kali Pajak Masukan

Saat penyerahan Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud

Saat mulai memanfaatan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud

Saat diterimanya Barang Kena Pajak Tidak

Berwujud

Tidak terutang PPN

saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan Jasa Kena Pajak

saat penerimaan pembayaran ketika

pembayaran terjadi setelah penyerahan BKP

saat penerimaan pembayaran termin dalam hal

penyerahan sebagian tahap pekerjaan

saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan

tanda tangan pihak yang berhak

menandatangani Faktur Pajak;

kuantitas barang atau jasa;

tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

PPh Pasal 23 yang dipotong.

Surat Perintah Pembelian Barang (SPPB)

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)

Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Digunggung

Instansi Pemerintah

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

BUMN

Eksportir

Pajak Masukan atas penyerahan BKP yang

PPN-nya dibebaskan tidak dapat dikreditkan

Pajak Masukan atas penyerahan BKP yang

PPN-nya tidak dipungut tidak dapat

dikreditkan

Pajak Masukan sehubungan dengan

penyerahan Bukan BKP tidak dapat

dikreditkan

Pajak Masuk sehubungan dengan penyerahan

Bukan JKP tidak dapat dikreditkan

Pihak yang menyerahkan sudah dikukuhkan

sebagai PKP

Aktiva yang diserahkan mempunyai hubungan

langsung dengan kegiatan usaha

Aktiva yang diserahkan adalah bukan berupa

sedan dan station wagon

Aktiva yang diserahkan merupakan barang

dagangan

paling sedikit Rp100.000

paling sedikit Rp500.000

paling sedikit Rp1.000.000

paling sedikit Rp5.000.000

Invoice pembelian

Kuitansi

Boarding Pass

Struk Pembelian

Pembeli BKP tidak dapat menunjukkan bukti

pembayaran PPN

Penjual BKP menyetorkan PPN terutang

Barang yang diserahkan adalah BKP

PPN dapat ditagih kepada Pembeli BKP

PT Layangan Putus seharusnya hanya terutang pajak di salah satu

tempat kegiatan usaha saja

PT Layangan Putus wajib menjadikan ketiga tempat kegiatan

usaha tersebut menjadi tempat guna dikukuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak dalam melaporkan seluruh kegiatan usaha yang

dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut

PT Layangan Putus terutang pajak di ketiga tempat itu, tetapi

wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha tersebut guna

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan

seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan

usaha perusahaan tersebut

PT Layangan Putus terutang pajak di ketiga tempat itu sehingga

seluruh tempat kegiatan usaha tersebut harus menjadi tempat guna

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan

seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan

usaha perusahaan tersebut

JO PT Ikatan – PT Cinta wajib dikukuhkan sebagai

Pengusaha Kena Pajak

JO PT Ikatan – PT Cinta tidak wajib dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak

PT Netizen (pemilik proyek) wajib dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak

PT Netizen (pemilik proyek) tidak wajib dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak

Nomor Induk Kependudukan

Nama Penjual

Jenis Barang

Tanggal Faktur Pajak

Pembetulan Faktur Pajak

Pembatalan Faktur Pajak

Pencoretan Faktur Pajak

Penerbitan Nota Retur atau Nota

Pembatalan

10 hari setelah berakhirnya Masa Pajak

15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak

7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan

mekanisme Uang Persediaan

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

mendorong efisiensi dan simplifikasi pemberian layanan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah

mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional

mendorong pembangunan tempat ibadah

 mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional

Penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

Dalam hal penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, BKP dianggap diserahkan langsung dari PKP pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee)

Penyerahan BKP dari pusat ke cabang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan usaha di mana pihak yang melakukan pengalihan adalah PKP dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

terutang PPN

tidak terutang PPN, karena mainan berupa action figure bukanlah BKP

tidak terutang PPN, karena Rehan bukanlah PKP

tidak terutang PPN, karena Rehan masih siswa sekolah menengah atas, sehingga tidak memiliki NPWP

Harga Jual, Harga Beli, Dokumen PIB, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain

Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain

Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Besaran Tertentu

Harga Jual, Harga Beli, Dokumen PIB, Nilai Ekspor, atau Besaran Tertentu

10%

11%

12%

13%

PM PKP yang menggunakan Nilai Lain dapat dikreditkan

PM PKP yang menggunakan Besaran Tertentu tidak dapat dikreditkan

Pilihan a dan b salah

Pilihan a dan b benar

Pencatatan

Piutang

Penyerahan

Penagihan

Penyerahan

Penagihan

Pembayaran

Pencatatan

5 Januari

6 Januari

9 Januari

31 Februari

Pajak Masukan

Faktur Pajak

SSP

Dokumen tertentu

nama dan alamat

nama, alamat, dan NPWP

nama, alamat, dan NPWP atau NIK

nama, alamat, dan nomor paspor

Pada masa pajak berikutnya

Pada masa pajak tersebut

Pada akhir tahun buku

Kapan saja dapat dimintakan pengembalian

11%

10% - 200%

10% - 75 %

11% - 100%

barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok

barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu

barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah

barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status

PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN

PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN

PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan sesama PPnBM yang dipungut

Semua benar

BKP tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor

BKP berwujud dan tidak berwujud

Barang bergerak dan tidak bergerak

Barang dikonsumsi di dalam daerah pabean dan di luar daerah pabean

kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum

Kendaraan bermotor untuk protokoler kenegaraan

Kendaraan sasis

Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang atau lebih termasuk pengemudi

uang

emas perhiasan

emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara

surat berharga