Perkembangan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin

1.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Selama berlakunya Demokrasi liberal antara tahun 1950-1959 keadaan politik bangsa Indonesia pada dasarnya belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti menyebabkan program kerja kabinet tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik bersaing dan saling menjatuhkan. Berdasarkan pada keadaan yang demikian dapat dilihat bahwa pada masa Demokrasi Liberal kegagalan mencapai kestabilan politik disebabkan karana….

Keinginan Presiden Soekarno untuk segera menerapkan Demokrasi Terpimpin

Partai-partai politik cenderung mengutamakan keinginan kelompok masing-masing

Keadaan keamanan nasional yang tidak stabil akibat adanya upaya disintegrasi bangsa

Muncul perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan kembali UUD 1945

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

2.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Setelah menganggap Demokrasi Lebiral sebagai sebuah sistem yang gagal, pada akhirnya Presiden Soekarno menawarkan Konsepsinya untuk menyelesaikan masalah krisis-krisis politik kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Presiden Soekarno pada hasil Pemilu 1955. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berikut yang merupakan harapan Presiden Soekarno terhadap hasil Pemilu 1955 adalah…

Hasil pemilu 1955 dapat membentuk dewan konstituante yang dapat menyelesaikan krisis politik di Indonesia

Tercapianya sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia

Hasil pemilu 1955 diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk membangun demokrasi yang lebih baik

Tercapainya keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945

Terlaksananya sistem pemerintahan yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin

3.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Pada tanggal 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membetuk Dewan Nasional. Melalui panitia perumus Dewan Nasional itulah yang pada akhirnya memunculkan usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945. Jika merujuk dari peristiwa tersebut, pada dasarnya keterkaitan antara Pembentukan Dewan Nasional dengan keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada masa itu adalah…

Pembentukan Dewan Nasional adalah langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsi Demokrasi Terpimpin

Pembentukan Dewan Nasional adalah upaya Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali UUD pengganti UUDS

Sebagai upaya untuk mendukung konstituante agar secepatnya dapat melaksanakan tugasnya menyelesaikan konstitusi negara

Pembentukan Dewan Nasional sebagai upaya mewadahi usulan Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

4.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Setelah membentuk Dewan Nasional, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin adalah mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Dewan Konstituante. Alasan Presiden Soekarno menyampaiakn keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante adalah…

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

Kepercayaan Presiden Soekarno kepada kabinet yang sudah menurun

Adanya tekanan kepada Presiden Soekarno untuk segera menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante

Dewan Konstituante merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan UUD

Sebagai upaya untuk menyuarakan keinginan Presiden Soekarno secara konstitusional

5.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Di depan Dewan Konstituante Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya terkait kembali ke UUD 1945. Dalam amanatnya Presiden Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali kepada jiwa revolusi dan mendengarkan amanat penderitaan rakyat. Melihat upaya tersebut mengapa Presiden Soekarno berkeinginan untuk kembali pada UUD 1945 adalah…

Dewan konstituante yang selalu gagal dalam merumuskan konstitusi yang baru

Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

Sebab UUD 1945 sesuai dengan konsepsi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno

Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

UUD 1945 akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan

6.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Pada tanggal 3 Juni 1959 sidang Dewan Konstituante memasuki masa reses. Namun hal tersebut memunculkan masalah baru sebab beberapa fraksi dalam anggota Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi yang demikian disebabkan karena…

Tidak disepakatinya usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945

Dewan Konstituante telah mencapai kuorum untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin

Anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

7.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Kepala Staf Angakata Darat (KSAD) selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu), A. H. Nasution mengeluarkan PEPERPU/040/1959 atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pukul 06.00 Pagi. Latar belakang diberlakukannya aturan tersebut jika dilihat dari kondisi politik dan keamanan saat itu adalah…

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

Adanya upaya dari pihak asing untuk ikut campur dalam politik Indonesia

Adanya konflik politik yang semakin panas antar partai

Sebagai upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah

Mencegah munculnya ekses politik akibat ditolaknya usulan kembali ke UUD 1945

8.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno melalui sebuah pidato singkat membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi 3 ketentuan pokok, yaiti:

1) Pembubaran Konstituante

2) Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945

3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)

Merujuk dari isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 diatas, salah satu latar belakang dikeluarkannya dekret tersebut adalah…

Kegagalan Dewan Konstituante menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia

Demokrasi Liberal dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia

Adanya tawaran konsepsi baru dari tokoh politik dan tokoh militer

Keinginan Presiden Soekarno untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia

Munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI

9.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara resmi Indonesia telah menganut sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal/parlemeneter karena pada masa Demokrasi Parlementer kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dilaksanakan oleh partai. Melihat dari penamaan Demokrasi terpimpin merujuk pada….

Mengadopsi sistem pemerintahan dari negara lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia

Di Indonesia pada masa tersebut sangat mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno

Merujuk pada konsep sebagai sebuah negara yang bersifat sentralistik

Berpijak pada satu konstitusi yang diterapkan yaitu UUD 1945

Keputusan sistem pemerintahan yang disepakati oleh tokoh politik dan tokoh militer

10.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang penuh dengan konfrontasi. Presiden Soekarno menganggap perjalanan revolusi Indonesia belumlah selesai. Hal ini tercermin dalam salah satu pidatonya yang dijadikan Manifesto Politik Republik Indonesia yaitu…

Nawaksara

Indonesia Menggugat

Jalannya Revolusi Kita

Penemuan Kembali Revolusi Kita

To Build teh World a New

11.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, melalui Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 dibentuklah MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara). Namun satu sisi kebijakan terebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Hal tersebut disebabkan karena…

Dianggap memberi kekuasaan besar kepada presiden

Pengangkatan MPRS harus melalui mekanisme pemilihan umum

Memberikan peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik

Kedudukan MPRS berada diatas presiden

Membawa negara pada perpecahan dan krisis politik

12.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Tindakan presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 akibat tidak disetujuinya RAPBN tahun 1960 dianggap menyalahi UUD 1945. Alasannya adalah…

Anggota DPR merupakan bagian dari lembaga tinggi negara

Kedudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai lembaga eksekutif

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

Untuk menghindarkan negara dari krisis politik

DPR merupakan bagian dari manifesto politik Republik Indonesia

13.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Pada awal pelaksanaan Dmeokrasi Terpimpin Indonesia memiliki peran yang sangat aktif dalam politik luar negeri. Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah…

Membentuk Front Nasional

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

Memprakarsai berdirinya GNB

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

14.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Arah politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip politik luar negeri bebas aktif sebab condong pada salah satu bporos yaitu Blok Timur. hal tersebut terwujud dari kebijakan berikut ini…

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

A. Pidato Presiden Soekarno dalam sidang umum PBB dengan judul To Build the World a New

Memprakarsai berdirinya GNB

Membentuk poros Jakarta-Peking dan Jakarta Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang

Menyelenggaran Asian Games IV di Jakarta

15.

Multiple Choice

1 min

1 pt

Pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia memilih untuk melakukan konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara Barat. Sikap Indonesia tersebut ditunjukkan dengan kebijakan politik luar negeri berikut ini…

Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok

Dilaksanakannya Konferensi Asia-Afrika

Diselenggarakannya Asian Games ke IV di Indonesia

Mengirim pasukan Garuda II ke Kongo

Melakukan konfrontasi terhadap Malaysia

Explore this activity with a free account