PPKN KELAS X - Assessment

1.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan salah satunya diwujudkan dalam aspek hukum, contohnya adalah

memiliki hak untuk mendapatkan cuti

kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

memiliki hak untuk menggambarkan kebudayaan daerah

memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan

memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

2.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang- undang, disebut dengan.....

Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan federatif

Kekuasaan legislatif

Kekuasaan eksaminatif

Kekuasaan Kepolisian

3.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen, merupakan penjelasan darI...

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem Pemerintahan Inspektif

Sistem Pemerintahan Presidensiil

Sistem Pemerintahan Monarki

4.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Dibawah ini yang merupakan contoh-contoh hak dan kewajiban warga Negara dalam aspek kehidupan beragama, kecuali...

Kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya

Kebebasan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya

Tetap mempertahankan keyakinan bahwa semua agama ajaranya sama

Kewajiban untuk saling menghormati antar umat beragama dan berkepercayaan

Kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dengan keyakinan orang lain

5.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Dibawah ini merupakan pernyataan yang benar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan

Kementerian negara dibentuk bertujuan untuk membantu DPR dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan

Pembagian kekuasaan di negara kita dilakukan dengan 1 cara, yaitu secara horisontal saja

Pemerintahan Pusat baik itu daerah kabupaten/ kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara berurutan

Setiap kementerian dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden

6.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, KECUALI....

MPR dan DPR bekerja-sama dalam membuat Undang-Undang

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang

7.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah landas kontinen (benua), disebut…

Zona laut teritorial

Zona laut kontinen Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif

Garis dasar wilayah Indonesia

Wilayah perairan

8.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka

garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut

Laut yang terletak di sebelah luar garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara)

garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terdalam

wilayah Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut landas kontinen

Jarak antara garis teritorial di tarik lebih jauh dari garis masing-masing negara yang ada perjanjiannya

9.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Hubungan antara Menteri dengan Presiden dalam sistem pemerintahan menunjukan pengertian sbb

Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, karena yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden

Melalui persetujuan DPR menteri bertanggung jawab kepada Presiden

Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR

DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, karena kedudukannya sama

Presiden tidak dapat membubarkan DPR, meski sebagai kepala Pemerintahan

10.

Multiple Choice

45 sec

1 pt

Hubungan antara Menteri dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dalam sistem pemerintahan menunjukan pengertian sbb :

Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden, karena yang mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden

Melalui persetujuan DPR menteri bertanggung jawab kepada Presiden

Para menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR

DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, karena kedudukannya sama

Presiden tidak dapat membubarkan DPR, meski sebagai kepala Pemerintahan

Explore this activity with a free account