Ideologi

Politik

Ekonomi

Sosial Budaya

Pendidikan

Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakaan manusia.

Menyadari bahwa mengembangkan dan menerapkan IPTEK selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. .

Upaya memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat

Pengembangan dan pemanfaatan Iptek di Indonesia tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan lingkungan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan agama yang ada di Indonesia.

Memanfaatkan kemajuan internet untuk meniru pola hidup barat agar budaya masyarakat Indonesia dikagumi duni

Menggunakan dinamit dan bahan peledak dalam menangkap ikan agar menambah volume tangkapan

Mengembangkan senjata nuklir agar negara Indonesia disegani dunia

Penerapan dan pemanfaatan hasil iptek tidak harus mengingat pada etika sosial kemanusiaan atau etika moral.

Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan.

Pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan.

Menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu.

Bersikap selektif terhadap pengaruh IPTEK yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal

negatifnya.

Menerima semua kemajuan teknologi karena itu pertanda kehidupan modern

Menjadi generasi milenia yang tidak peduli akan dampak positif dan negatif kemajuan IPTEK

Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri

Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat

perekonomian rakyat.

Menggandalkan impor barang dari luar negeri agar negara kita lebih dikenal oleh negara lain.

Menjadikan pertanian sebagai prioritas utama karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani

Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada

IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Terdapat situs yang tidak mendidik

Banyaknya penyedia game online yang membuat pelajar kecanduan

Budaya copy paste setor tugas marak memanfaatkan internet

Maraknya cyber crime dan berbagai penipuan online lainnya

Tumbuhnya kebiasaan demonstrasi terhadap ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan

Memudahkan siswa tetap belajar meskipun tidak berada di sekolah di masa pandemi C0vid-19

Siswa cepat setor tugas karena tinggal copy paste pekerjaan teman

Bisa absen online meskipun tidak ikut BDR

Bisa main game sambil BDR

Pembeli kuota internet dari orang tua lancar

Nasionalisme Indonesia

Bhineka Tunggal Ika

Kebebasan Yang Bertanggung Jawab

Wawasan Nusantara

Bersatu

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut serta mewujudkan perdamaian abadi

Ikut aktif dalam menegakkan perdamaian dunia

1,2,3

2,3,4

1,2,4

3,4,5

Semangat nasionalisme

Toleransi dalam kehidupan beragama

Memperjuangkan kepentingan kelompoknya

mengembangkan kesadaran sosial

Meningkatkan kepekaan sosial

Sila ketiga Pancasila

Sila keempat Pancasila

Alenia II Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Alenia IIi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Alenia IVPembukaan UUD NRI Tahun 1945

kabinet presidensiil

kabinet parlementer

kabinet ekstra parlementer

kabinet koalisi

kabinet oposisi

Lembaga-lembaga MPR, DPR DPA belum terbentuk dan kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional

Pengaruh Presiden begitu besar terhadap pelaksanaan pemerintahan Negara

Tidak ada seorangpun pihak yang mampu melakukan koreksi terhadap tindakan Presiden

Amanat rakyat terhadap Presiden yang menginginkan segera terjadinya perubahan

Wibawa, pesona Presiden yang begitu besar yang menyebabkan rakyat memberi kepercayaan penuh kepada Presiden

Sebagai pembantu Presiden

Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden

Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU

Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN

Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan

Sebagai pembantu Presiden

Sebagai badan penyeimbang kekuasaan Presiden

Sebagai lembaga legislative yang ikut menetapkan UU

Lembaga legislative yang ikut menetapkan GBHN

Sebagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan

Kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden

KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN

Presiden diserahi tugas memegang kekuasaan leislatif, eksekutif dan yudikatif

Presiden adalah pelaksana kedaulatan rakyat bersama KNIP

KNIP diserahi kekuasaan legislatif

Maklumat Wapres No X tanggal 16 Oktober 1945

Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945

KMB

Perjanjian Roem Royen

Laut merupakan wilayah pelengkap

Manunggalnya wilayah laut dan daratan

Laut merupakan pemisah antara daratan dan pulau

Laut merupakan bagian tak terpisahkan dari daratan

Negara kepulauan yang merupakan suatu wilayah daratan luas

Tiap-tiap wilayah di Indonesia ingin merdeka

Indonesia mempertahankan bentuk negara federasi

Negara serikat bertentangan dengan konstitusi Negara

Negara federasi lebih cocok untuk Indonesia dari pada Negara kesatuan

RIS bukanlah cita-cita bangsa Indonesia

1, 2 dan 3

1,2 dan 4

1, 2 dan 5

2,3 dan 4

2, 3 dan 5

persatuan kaum muda Indonesia

semangat pemuda Indonesia

hadirnya kaum muda yang terpelajar

pergerakan politik pemuda Indonesia

persatuan bangsa Indonesia

kebebasan yang bertanggung jawab

persatuan pembangunan

Nasionalisme Indonesia

Bhineka Tunggal Ika

Wawasan Nusantara

Politik

Hukum

Ekonomi

Sosial dan budaya

Pertahan dan keamanan

Tolerasnsi

Wawasan

Nasionalisme

Kebersamaan dan persaudaraan

Tanggung jawab dan disiplin diri