para menteri diangkat dalam kabinet yang terdiri atas orang-orang yang tidak terampil

presiden bertindak tidak profesional dengan mengangkat orang-orang terdekatnya

tidak solidnya angkatan perang sehingga keamanan negara tidak terjamin

sering terjadi pergantian kabinet dengan masa kerja yang singkat

sering terjadi pertentangan antar kelompok pendukung Soekarno dan penentang Soekarno

kabinet dipilih oleh partai politik besar

partai politik dapat membentuk kabinet partai

presiden dapat dipilih dari partai politik besar

kekuasaan terpusat hanya pada partai politik

kabinet bertanggung jawab pada pemimpin partai

dominasi kelompok agama

berkuasanya satu partai

pembentukan berbagai partai politik

pengangkatan presiden seumur hidup

pemegang kendali pemerintahan adalah presiden

berasal dari kalangan sipil dan militer

perdana menterinya berasal dari partai politik

merupakan hasil koalisi dari berbagai partai politik

anggota kabinet berasal dari penunjukan formatur

didukung oleh para menteri yang dianggap ahli di bidangnya

membentengi kepentingan kolonial

mencegah berkembangnya komunisme

mengadopsi sistem perekonomian Belanda

melarang pengusaha untuk terjun dalam kegiatan politik

secepatnya menumbuhkan pengusaha pribumi yang mandiri dan kuat

anggota MPR

perwakilan dalam KNIP

anggota DPR

anggota Badan Konstituante

presiden dan wakil presiden

Melanggar politik luar negeri bebas aktif

Kegagalan perundingan dengan Belanda

Kegagalan menyiapkan pemilu

Banyak terjadi pemberontakan di daerah-daerah

Peristiwa Tanjung Morawa

Korupsi merajalela di setiap lembaga negara

Penandatangan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat

Eksistensi mantan pemimpin negara federal yang masih kuat

Anggota kabinet yang kecewa

Perselisihan pendapat dengan TNI AD

Pergolakan di daerah-daerah

Para wakil partai politik tidak melaksanakan tugas sebagai penyalur aspirasi rakyat

Mengganti status negara serikat ke kesatuan

Mengubah Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin

Keinginan mewujudkan parlemen yang merupakan aspirasi rakyat

Masyarakat menggunakan uang dengan hemat

Menikmati hidup dengan sederhana

Mentalitas pengusaha yang cenderung konsumtif

Tidak ingin mendapatkan keuntungan yang cepat

Dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi

Ali Sastroamijoyo I

Ali Sastroamijoyo II

Burhanuddin Harahap

Wilopo

M. Natsir

pemerintah membatasi impor barang jadi

pemerintah menggalakkan ekspor barang jadi

di Indonesia tumbuh kelas pengusaha

pemerintah memberdayakan ekonomi kerakyatan

danya persaingan yang sehat antara pengusaha pribumi dan pengusaha nonpribumi

mementingkan kepentingan bangsa darpada kepentingan partainya

secara bersama-sama mendukung program pemerintah

meningkatkan kerja sama antarpartai politik

mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bangsa

mengutamakan pembangunan fisik

ketidakmampuan presiden memilih menteri yang cakap dalam kabinet

sesuai dengan hasil kesepakatan KMB

Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial

Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer

Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi

Dualisme kekuatan

politik dagang

politik kiblat kanan

politik kiblat kiri

politik bebas aktif

1,2, dan 3

1.3. dan 5

2,4, dan 6

3.4. dan 5

4,5, dan 6

Pancagatra Bandung

Bandung Message

Dasasila Bandung

Piagam Bandung

Bandung Charter

3 mil dari lepas pantai

12 mil dari lepas pantai

24 mil dari lepas pantai

200 mil dari lepas pantai

20 mil dari lepas pantai

menggalang kerjasana pengusaha pribumi dan non pribumi

membentuk badan perencanaan pembangunan

membantu pengusaha melakukan eksport

menggunakan nilai tukar uang sebagian

melarang penggunaan hewan ternak untuk konsumsi pribadi

munculnya partai-partai baru

banyaknya partai peserta pemilu

mosi tidak percaya

gagal mengembalikan Irian Barat

pelaksanaan pemilu sampai 2 tahap

pendidikan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.

pendidikan wajib 6 tahun dengan sistim desentralisasi

pendidikan wajib 9 tahun dengan menggunakan dana APBN

pendidik menjadi suatu kewajiban

pendidikan sepenuhnya dibiayai oleh pemerinth daerah

Hutang ke luar negeri Indonesia semakin banyak

Rakyat tidak percaya adanya parpol

ketidakstabilan politik nasional

Perekonomian masyarakat menurun

Adanya krisis perekonomian di Indonesia

pemerintah membutuhkan bantuan ekonomi luar negeri

terdapat ketegangan antara kabinet dengan parlemen

pemerintah mengabaikan aspirasi masyarakat

Indonesia telah memasuki Blok Barat

kabinet Sukiman memiliki hubungan dekat dengan Amerika Serikat

bantuan ekonomi dari luar negeri bagi pembangunan Indonesia

campur tangan dan ketegangan antara TNI dengan parlemen

sikap abai dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat terutama dari golongan petani

keberpihakan Indonesia dalam salah satu Blok pada masa Perang Dingin

ketidakharmonisan antara Wilopo dengan Presiden Soekarno