No student devices needed. Know more
25 questions
Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai praksis adalah ....
nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
nilai yang dapat dipraktikkan untuk kemajuan di bidang budaya bangsa
Salah satu contoh nilai praksis sila pertama Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….
menghormati perayaan hari besar umat agama lainnya
ikut serta dalam perayaan hari besar agama lain
tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah
berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan berbagai aktivitas di sekolah
Menetapkan hari-hari besar keagamaan
Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah menetapkan konsep merdeka belajar, salah satuya dengan menghapus Ujian Nasional (UN) tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah khususnya dalam menentukan kelulusan siswanya. Selain itu, kegiatan belajar bisa dilakukan secara eksploratif bukan hanya di dalam ruangan kelas namun menyesuaikan dengan materi dan kondisi yang ada. Harapannya, sekolah bisa menjadi ruang belajar yang merdeka dan proses memanusiakan manusia.
Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….
ketuhanan dan kemanusian
persatuan dan kemanusian
kemanusian dan keadilan
kerakyatan dan persatuan
persatuan dan keadilan
Manakah pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945?
Warga Negara Indonesia merupakan seluruh orang yang menempati wilayah Indonesia.
Setiap orang asing yang menempati wilayah Indonesia adalah warga Negara Indonesia.
Penduduk Indonesia meliputi orang Indonesia asli dan orang asing yang disahkan Undang-undang.
Orang asing yang telah disahkan dengan undang-undang merupakan warga negara Indonesia.
Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia merupakan penduduk Indonesia.
Komponen sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia bersadarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 adalah ….
Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama bidang pertahanan
Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat merupakan komponen pendukung bidang pertahanan
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen cadangan sistem pertahanan
Kepolisian Republik Indonesia merupakan komponen utama bidang keamanan dan pertahanan
Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ....
Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi
Gubernur dan Wakil Gubernur
Gubernur dan Sekretariat Daerah
Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah
Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terowongan Nanjung, yang diklaim bisa mengurangi banjir di Bandung, Jawa Barat. Sebelum peresmian, Jokowi meninjau infrastruktur tersebut. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lokasi terowongan terletak di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Keberadaan Ridwan Kamil dalam pemantauan terowongan tersebut mengingat posisinya sebagai kepala daerah di Jawa Barat sebagai lembaga struktural pemerintah di bidang eksekutif. Ada pun tugas gubenur tersebut di antaranya:
1) Melantik kepala desa dan keluruhan;
2) Melantik Bupati/Wali Kota
3) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
4) Membuat Peraturan daerah
5) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
6) Melantik kepala Instansi Vertikal.
Tugas Gubernur secara tepat ditunjukkan oleh nomor ....
1), 3), 5), dan 6)
1), 2), 3), dan 4)
2), 3), 4), dan 5)
2), 3), 5), dan 6)
3), 4), 5), dan 6)
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum baru saja meluncurkan program pendidikan karakter berupa Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik agar memiliki moral, akhlak yang baik serta mampu untuk menciptakan kerukunan dan sikap toleran. Program ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat khususnya dalam fokus pendidikan karakter generasi muda bangsa Indonesia.
Kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….
ketuhanan dan kemanusian
persatuan dan kerakyatan
kemanusian dan keadilan
ketuhanan dan persatuan
persatuan dan keadilan
Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah Kabupaten dilaksanakan oleh ….
Bupati/Wakil Bupati dan DPRD Kabupaten
Bupati dan Wakil Bupati
Bupati dan Sekretariat Daerah
Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah
Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, meliputi nilai dasar, instrumental dan praksis. Makna dari nilai dasar adalah ....
nilai yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan
nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
nilai yang diterima sebagai dalil yang berasal dari nilai kultural
nilai yang diambil dari kepribadian bangsa dan negara Indonesia
nilai yang esensial dari Pancasila dan memiliki tujuan, cita-cita, dan perjuangan bangsa
Salah satu contoh nilai praksis sila keempat Pancasila dalam penerapan kebijakan pemerintahan NKRI adalah ….
Menetapkan perayaan hari besar nasional
Menambah subsidi gas elpiji bagi masyarakat Indonesia
Menurunkan iuran BPJS
Mengambil keputusan negara didasarkan pada kelompok tertentu
Melakukan musyawarah dalam mengambil kebijakan negara
Salah satu contoh nilai praksis sila ketiga Pancasila yang bisa dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia adalah ….
Memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing
Tidak memaksakan kehendak dan pendapat diri kepada orang lain
Bersedia memiliki teman yang memiliki satu ikatan daerah
Berperilaku adil, tidak diskriminatif
Mengedepankan kepentingan umum di samping kepentingan pribadi
Pada tahun 2020, pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian khusus dalam bidang pendidikan dengan meyalurkan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Bantuan ini dimaksudkan untuk peningkatan dan fleksibilitas dan otonomi penggunaan BOS. Adapun alokasi dana BOS 2020 naik 6.03 % dari tahun sebelumnya. Peserta didik untuk jenjang SD tahun sebelumnya mendapat Rp 800.0000 menjadi Rp 900.0000, SMP Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.100.000, sementara jenjang SMA tahun sebelumnya memperoleh Rp 1.400.000 saat ini menjadi Rp 1.500.000. Kebijakan ini tentu sangat membantu pihak sekolah maupun peserta didik.
Jika dianalisis, kebijakan pemerintah tersebut dilandasi oleh nilai Pancasila yaitu nilai ….
ketuhanan dan kemanusian
persatuan dan kerakyatan
kemanusian dan keadilan
ketuhanan dan persatuan
persatuan dan keadilan
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ….
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap perikehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ….
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ….
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan federatif
kekuasaan koordinatif
Perhatikan data di bawah ini!
(1) Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil
rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementasi dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ….
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali ….
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan bangsa
Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah ….
Hak opsi
Ius soli
Hak repudiasi
Naturalisasi
Ius sanguinis
Seorang keturunan bangsa B (ius sanguinis) lahir di negara A (ius soli). Oleh karena ia keturunan bangsa B maka dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap warga negaranya karena berdasarkan tempat lahirnya ….
Ius Soli
Apatride
Bipatride
Ius Sanguinis
Naturalisasi
Penerapan hak warga negara di bidang politik dapat diimplementasikan dalam bentuk ….
Memasuki anggota partai politik
Membantu fakir miskin dan anak terlantar
Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
Menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa
Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah
Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai ….
Kekuatan utama sistem keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan
Kekuatan mayoritas sistem pertahanan
Kekuatan pendukung pertahanan keamanan
Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan
Contoh keikutsertaan siswa di sekolah dalam pelatihan dasar kemiliteran dapat dilakukan melalui kegiatan ….
Menjadi prajurit TNI/Polri
Mengikuti pertandingan olah raga di tingkat internasional
Mengikuti kegiatan kepramukaan dengan penuh kesadaran
Mengikuti olimpiade fisika, matematika dan kimia di luar negeri
Pengabdian warga negara dalam menanggulangi korban bencana alam
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan makna ....
Bela negara
Sistem bela negara
Pertahanan negara
Sistem keamanan nasional
Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
Pada dasarnya selain memiliki Kementerian Negara, pemerintah Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu dikenal dengan istilah lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut merupakan pernyataan yang benar mengenai perbedaan dari Kementerian Negara Republik Indonesia (NRI) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) ....
Kementerian NRI dipimpin oleh Kepala dan LPNK dipimpin oleh Menteri
Kementerian NRI bertanggungjawab kepada Kepala dan LPNK bertanggungjawab kepada presiden
Kementerian NRI dipimpin oleh Menteri dan LPNK dipimpin oleh Kepala
Kementerian NRI bertugas di pusat dan LPNK bertugas di daerah
Kementerian NRI dibentuk oleh Presiden dan LPNK dibentuk oleh Menteri
Explore all questions with a free account