Kebijakan parlemen Belanda yang membawahi Volksraad

Sebagian anggota Volksraad berasal dari kaum bumiputera

Hak veto yang dimiliki Gubernur Jenderal dalam Volksraad

Volksraad berada dibawah naungan langsung Gubernur Jenderal

Kedudukan Volksraad secara struktural dibawah Gubernur Jenderal

1) dan 2)

1) dan 3)

2) dan 3)

2) dan 4)

3) dan 4)

Membebaskan tokoh politik yang ditawan

Mendirikan sekolah-sekolah yang berpaham nasionalis

Memberikan status otonomi kepada Indonesia

Mendirikan dewan perwakilan rakyat yang beranggotakan wakil partai

Mendirikan sekolah-sekolah yang berpaham nasionalis

Hindia Belanda termasuk wilayah persemakmuran Kerajaan Nederland

Hindia Belanda berhak mengajukan tuntutan kemerdekaan kepada Belanda

Belanda memiliki wewenang terbesar dalam pemerintahan Kerajaan Belanda

Belanda berkewajiban menyejahterakan wilayah-wilayah persemakmurannya

Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curasao memiliki derajat yang sama

Menjadi anggota GAPI

Mengikuti latihan militer

Menjadi anggota Partai Politik

Mendukung perjuangan GAPI

Menjadi anggota Dewan Rakyat

Kepemilikan hak veto dan hak angket oleh anggota Volksraad

Keterwakilan sejumlah golongan dalam keanggotaan Volksraad

Kebebasan anggota Volksraad dalam menyuarakan hak mereka

Pengakuan Volksraad sebagai lembaga diatas Gubernur Jenderal

Kekuasaan Volksraad setara dengan kekuasaan Gubernur Jenderal

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Liberal

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Reformasi

Demokrasi Parlementer

Konstitusional

Perwakilan

Otoriter

Kepartaian

Pemilu

Hooggerechtshof

Landgerecht

Volksraad

Regentschap

Krygsraad

Lebih mengutamakan kepentingan partai daripada banga

Mengutamakan pembangunan sarana fisik

Mendahulukan kepentingan bangsa daripada partai

Mementingkan pembangunan sarana ibadah

Diharapkan menjadi lebih kritis terhadap negaranya

Menumbuhkan rasa liberalisme

Berubah menjadi negara sosialis

Para pendiri paham demokrasi