Have an account?
Skip to Content
Build your own quiz
Suggestions for you
Social Studies
1st
grade
kehidupan politik pada masa demokrasi liberal
12 questions
Show Answers
See Preview
- 1. Multiple Choice
Terbutnya waklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah system ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah …
fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP
pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga melaksanakan Pemilu
jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
perubahan system ketatanegaraan dari system presidensial menjadi system parlementer
pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan
- 2. Multiple Choice
Kabinet Sjahrir 1 hanya bertahan selama tiga bulan dan harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kondisi tersebut terjadi karena . . . .
Presiden Soekarno tidak setuju jika cabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen
banyaknya penolakan terhadap penerapan system pemerintahan Parlementer
parlemen terlalu mencampuri kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan cabinet
kondisi keamanan yang tidak stabil akibat Agresi Militer Belanda
kabinet Sjahrir 1 tidak memiliki mayoritas suara di Parlemen
- 3. Multiple Choice
Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas presiden. Setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa . . . .
fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah majelis legislative
Presiden menganggap KNIP lebih cocok menjalankan fungsi eksekutif
Telah terjadi perubahan system ketatanegaraan pada awal kemerdekaan
Fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan system ketatanegaraan Indonesia
Pembentukan DPR dan MPR belum di perlukan selama KNIP masih berfungsi
- 4. Multiple Choice
Perhatikan keterangan berikut !
1) Keinginan untuk menjauh dan mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh Angkatan Perang
2) Tidak ada tokoh yang cakap untuk memimpin lascar yang tergabung dalam Angkatan Perang
3) Kesulitan ekonomi yang berdampak pada pembiayaan Angkatan Perang
4) Angkatan Perang tidak mampu lagi menjaga keamanan Negara
Factor – faktor yang melatarbelakangi Moh. Hatta menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang ( RERA ) ditunjukkan oleh angka . . . .
1) dan 2)
1) dan 3)
2) dan 3)
2) dan 4)
3) dan 4)
- 5. Multiple Choice
Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah . . . .
UUD 1945 menjadi sumber hokum tertinggi di Republik Indonesia
Partai – partai politik yang ada mengusung ideology berbeda-beda
Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivis partai politik
Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik
Dekret presiden merupakan landasan politik yang harus ditaati oleh komponen pemerintah
- 6. Multiple Choice
Perdana Menteri Moh. Natsir ingin mengakomodasi seluruh pertai politik dalam cabinet. Pada perkembangannya, Moh Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena . . . .
Pengaruh Presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat
PNI memiliki ideology politik yang berbeda dengan Moh. Natsir
PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir
Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi didalam Kabinet
Moh. Natsir dan PNI tidak menemui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri
- 7. Multiple Choice
Penandatanganan Matual Security ACT (MSA) oleh Ahmad Soebardjo pada masa Kabinet Sukiman dianggap sebagai Penyimpangan karena . . . .
Penandatanganan MSA tidak dikonsultasikan dengan Parlemen
MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia
Indonesia harus menyetujui seluruh kebujakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat
MSA dikhawatirkan menganggu kedaulatan Indonesia
MSA di anggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif
- 8. Multiple Choice
Perhatikan table berikut !
A1) Merangkul PSI dan PSII dalam cabinet
agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi
A2) Menyelenggarakan Konfrensi
Asia-Afrika ( KAA )
A3) Membentuk panitia pemilihan
umum yang diketuai Hadikusumo
B1) Menyelenggarakan pemilihan umum
pertama pada 1955
B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda
B3) Meredam beberapa aksi separatisme
diberbagai daerah.
Keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukkan oleh kombinasi . . . .
A1), A2) dan B1)
A1), A3) dan B2)
A1), A2) dan B3)
A2), A3) dan B2)
A2), A3) dan B3)
- 9. Multiple Choice
A1) Merangkul PSI dan PSII dalam cabinet agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi
A2) Menyelenggarakan Konfrensi Asia-Afrika ( KAA )
A3) Membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo
B1) Menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 1955
B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda
B3) Meredam beberapa aksi separatisme diberbagai daerah
Keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukkan oleh kombinasi . . . .
A1), A2) dan B1)
A1), A3) dan B2)
A1), A2) dan B3)
A2), A3) dan B2)
A2), A3) dan B3)
- 10. Multiple Choice
Langkah penting Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan didaerah dilakukan dengan cara . . . .
Menyelengkaran Musyawarah Nasional ( Munas ) untuk membahas berbagai permasalahan
Membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan
Membangun Angkatan Perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan
Meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan didaerah
Meminta kepada parlemen untuk memberikan saran-saran kepada cabinet
- 11. Multiple Choice
Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya system multipartai. Kebijakan multipartai bertujuan untuk . . . .
Menegaskan system demokrasi pancasila yang sesungguhnya
Membendung system partai tunggal yang dicetuskan Soekarno
Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen
Memperkuat system Demokrasi Liberal yang diterapkan Sejak 1950
Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia
- 12. Multiple Choice
Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya system multipartai. Kebijakan multipartai bertujuan untuk . . . .
Menegaskan system demokrasi pancasila yang sesungguhnya
Membendung system partai tunggal yang dicetuskan Soekarno
Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen
Memperkuat system Demokrasi Liberal yang diterapkan Sejak 1950
Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia
- Answer choicesTagsAnswer choicesTags