kehidupan politik pada masa demokrasi liberal

1.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Terbutnya waklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945 mengubah system ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Aspek yang menandai perubahan tersebut adalah …

fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara waktu digantikan oleh BP-KNIP

pemberlakuan UUDS untuk menggantikan UUD 1945 hingga melaksanakan Pemilu

jabatan wakil presiden dihapus dan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri

perubahan system ketatanegaraan dari system presidensial menjadi system parlementer

pembentukan KNIP untuk membantu perdana menteri menjalankan pemerintahan

2.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Kabinet Sjahrir 1 hanya bertahan selama tiga bulan dan harus menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kondisi tersebut terjadi karena . . . .

Presiden Soekarno tidak setuju jika cabinet harus bertanggung jawab kepada parlemen

banyaknya penolakan terhadap penerapan system pemerintahan Parlementer

parlemen terlalu mencampuri kinerja dan kebijakan yang dikeluarkan cabinet

kondisi keamanan yang tidak stabil akibat Agresi Militer Belanda

kabinet Sjahrir 1 tidak memiliki mayoritas suara di Parlemen

3.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Pada awal terbentuknya, KNIP berkedudukan membantu tugas presiden. Setelah terbitnya Maklumat Nomor X pada 16 oktober 1945 KNIP berfungsi sebagai lembaga pengganti DPR dan MPR. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa . . . .

fungsi KNIP telah berubah menjadi sebuah majelis legislative

Presiden menganggap KNIP lebih cocok menjalankan fungsi eksekutif

Telah terjadi perubahan system ketatanegaraan pada awal kemerdekaan

Fungsi KNIP tidak sesuai lagi dengan system ketatanegaraan Indonesia

Pembentukan DPR dan MPR belum di perlukan selama KNIP masih berfungsi

4.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Perhatikan keterangan berikut !

1) Keinginan untuk menjauh dan mengurangi pengaruh kiri dalam tubuh Angkatan Perang

2) Tidak ada tokoh yang cakap untuk memimpin lascar yang tergabung dalam Angkatan Perang

3) Kesulitan ekonomi yang berdampak pada pembiayaan Angkatan Perang

4) Angkatan Perang tidak mampu lagi menjaga keamanan Negara

Factor – faktor yang melatarbelakangi Moh. Hatta menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang ( RERA ) ditunjukkan oleh angka . . . .

1) dan 2)

1) dan 3)

2) dan 3)

2) dan 4)

3) dan 4)

5.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Salah satu aspek yang menggambarkan kehidupan politik pada masa Demokrasi Liberal adalah . . . .

UUD 1945 menjadi sumber hokum tertinggi di Republik Indonesia

Partai – partai politik yang ada mengusung ideology berbeda-beda

Pemerintah membatasi ketat seluruh aktivis partai politik

Presiden Soekarno memiliki peran besar dalam mengendalikan kehidupan politik

Dekret presiden merupakan landasan politik yang harus ditaati oleh komponen pemerintah

6.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Perdana Menteri Moh. Natsir ingin mengakomodasi seluruh pertai politik dalam cabinet. Pada perkembangannya, Moh Natsir tidak mengakomodasi kedudukan PNI dalam kabinetnya karena . . . .

Pengaruh Presiden Soekarno dalam kepengurusan PNI masih terlalu kuat

PNI memiliki ideology politik yang berbeda dengan Moh. Natsir

PNI mendukung mosi tidak percaya terhadap Kabinet Natsir

Terjadi perebutan kursi antara PNI dan Masyumi didalam Kabinet

Moh. Natsir dan PNI tidak menemui kesepakatan dalam pembagian kursi menteri

7.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Penandatanganan Matual Security ACT (MSA) oleh Ahmad Soebardjo pada masa Kabinet Sukiman dianggap sebagai Penyimpangan karena . . . .

Penandatanganan MSA tidak dikonsultasikan dengan Parlemen

MSA tidak menguntungkan bagi politik luar negeri Indonesia

Indonesia harus menyetujui seluruh kebujakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat

MSA dikhawatirkan menganggu kedaulatan Indonesia

MSA di anggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif

8.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Perhatikan table berikut !

A1) Merangkul PSI dan PSII dalam cabinet

agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi

A2) Menyelenggarakan Konfrensi

Asia-Afrika ( KAA )

A3) Membentuk panitia pemilihan

umum yang diketuai Hadikusumo

B1) Menyelenggarakan pemilihan umum

pertama pada 1955

B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda

B3) Meredam beberapa aksi separatisme

diberbagai daerah.

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukkan oleh kombinasi . . . .

A1), A2) dan B1)

A1), A3) dan B2)

A1), A2) dan B3)

A2), A3) dan B2)

A2), A3) dan B3)

9.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

A1) Merangkul PSI dan PSII dalam cabinet agar tidak lagi terjadi pemogokan partai oposisi

A2) Menyelenggarakan Konfrensi Asia-Afrika ( KAA )

A3) Membentuk panitia pemilihan umum yang diketuai Hadikusumo

B1) Menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada 1955

B2) Membatalkan hasil Konfrensi Meja Bundar yang berkaitan utang Indonesia terhadap Belanda

B3) Meredam beberapa aksi separatisme diberbagai daerah

Keberhasilan yang dicapai Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 ditunjukkan oleh kombinasi . . . .

A1), A2) dan B1)

A1), A3) dan B2)

A1), A2) dan B3)

A2), A3) dan B2)

A2), A3) dan B3)

10.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Langkah penting Kabinet Djuanda untuk menyelesaikan berbagai pergolakan didaerah dilakukan dengan cara . . . .

Menyelengkaran Musyawarah Nasional ( Munas ) untuk membahas berbagai permasalahan

Membangun berbagai infrastruktur untuk memudahkan mobilitas pembangunan

Membangun Angkatan Perang yang kuat untuk meredam berbagai pergolakan

Meningkatkan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan didaerah

Meminta kepada parlemen untuk memberikan saran-saran kepada cabinet

11.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya system multipartai. Kebijakan multipartai bertujuan untuk . . . .

Menegaskan system demokrasi pancasila yang sesungguhnya

Membendung system partai tunggal yang dicetuskan Soekarno

Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen

Memperkuat system Demokrasi Liberal yang diterapkan Sejak 1950

Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia

12.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Maklumat wakil Presiden tanggal 3 November 1945 menandai berlakunya system multipartai. Kebijakan multipartai bertujuan untuk . . . .

Menegaskan system demokrasi pancasila yang sesungguhnya

Membendung system partai tunggal yang dicetuskan Soekarno

Mengakomodasi seluruh kepentingan partai politik dalam parlemen

Memperkuat system Demokrasi Liberal yang diterapkan Sejak 1950

Memudahkan dalam mengukur kekuatan perjuangan bangsa Indonesia

Explore this activity with a free account