No student devices needed. Know more
30 questions
Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kecuali ...
Didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
Harus meningkatkan kemandirian daerah.
Kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup kewenangan semua bidang.
Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan keragaman daerah.
Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus mempertimbangkan hal – hal di bawah ini, kecuali ...
Harus menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah.
Harus berorientasi pada peningkatan kesejahtaraan masyarakat.
Harus menjamin pembagian kekuasaan dan hasil dengan daerah lain.
Harus menjamin terciptanya peluang kerja demi kesejahteraan masyarakat setempat.
Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat serta ...
Meningkatkan peran dan fungsi DPRD.
Menumbuhkan kemakmuran masyarakat setempat.
Meningkatkan partisipasi dan peran perangkat daearah.
Memberdayakan kepala daerah dan perangkat daerah otonom lainnya.
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wawasan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Adapun hubungan pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten / kota bersifat ...
Khusus
Hierarkis
Koordinatif
Substantif
Urusan pemerintah secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah merupakan urusan pemerintah kabupaten / kota yang bersifat ...
Wajib
Sukarela
Pilihan
Khusus
Pelaku utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu ...
Kepala Daerah
DPRD
Pemerintah Daerah
masyarakat
Dengan dibentuknya otonomi daerah maka pihak yang berwenang membuat peraturan daerah ialah ....
DPRD dan Kepala Daerah
Presiden dan MPR
MPR dan DPR
Bupati dan gubernur
Kedudukan DPRD terhadap kepala daerah dalam pemerintahan otonomi daerah adalah ...
Sejajar
Lebih tinggi
Lebih rendah
Lembaga otonom
Pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan ...
Bertanggung jawab
Terprogram
Terkendali
Seimbang
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang ...
Menguntungkan pejabat daerah
Membantu pejabat di daerah
Meringankan pemerintah pusat
Sesuai aspirasi masyarakat di daerah
Tugas dan wewenang DPRD antara lain ...
Membantu kepala daerah dalam mengelola keuangan daerah
Membantu kepala daerah dalam melakukan seleksi pejabat di daerah
Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
Memberhentikan kepala daerah apabila terjadi perselisihan pendapat
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi, yaitu ...
Memilih pemimpin daerah
Mangatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
Mengelola kekayaan daerah
Mengembangkan kehidupan yang demokratis
Di bawah ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kecuali ...
Asas efisiensi
Asas keterbukaan
Asas kepatutan
Asas kepastian hukum
Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah otonom menggunakan asas ...
Desentralisasi, tugas pembantuan dan otonomi
Dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan
Otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi
Tugas pembantuan, kemajemukan, dan kepatutan
Pemerintah daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya menggunakan asas ...
Otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Kepastian hukum, dekonsentrasi dan desentralisasi
Tugas pembantuan, dekonsentrasi dan desentralisasi
Kepastian hukum, otonomi dan tugas pembantuan
Berikut ini yang bukan termasuk asas penyelenggaraan otonomi daerah adalah ...
Asas efisiensi
Asas kepemimpinan
Asas akuntabilitas
Asas profesionalitas
DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi yang strategis, yaitu ...
Kebijakan, pengawasan dan organisasi
Legislasi, anggaran dan pengawasan
Manageman, legislasi dan anggaran
Kontrol, pengawasan dan legislasi
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Mengelola aparatur daerah
2. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
3. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
Dari pernyataan diatas yang merupakan hak daerah dalam penyelenggaraan otonomi ditunjukkan pada nomor ...
1,2 dan 3
1 dan 3
2 dan 4
4 benar
Pasal Undang- Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah ...
12
14
16
18
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD
2. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
3. Mengupayakan terlaksananya kewajiban – kewajiban daerah
4. Memimpin penyelengaraan pemerintahan daerah berdasarkan kepemimpinan yang adil, tegas dan berwibawa.
Kepala daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan sendiri pemerintahannya mempunyai tugas dan wewenang yang ditunjukkan pada nomor .
1, 2, 3
1 dan 3
2 dan 4
4 saja
hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri disebut..
desentralisasi
otonomi daerah
sentralisasi
daerah otonom
demoralisasi
Perhatikan data berikut!
(1) menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar
(2) menetapkan garis-garis besar haluan negara
(3) memilih Presiden dan Wakil Presiden
(4) menetapkan undang-undang dasar dan/ perubahan UUD
(5) melantik presiden dan wakil presiden
(6) memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor...
A Nomor 1, 2, dan 3
B nomor 3, 4 dan 5
C nomor 2, 4, dan 6
D nomor 3, 4, dan 6
E nomor 4,5 dan 6
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah...
A Mahkamah Agung
B Dewan Perwakilan Rakyat
C Dewan Perwakilan Daerah
D Dewan Pertimbangan agung
E badan pengawas keuangan
Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan. Hal tersebut mengindikasikan Salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu...
A adanya pemilu berkala
B adanya supremasi hukum
C adanya akuntabilitas politik
D bebas berpendapat berserikat dan berkumpul
E persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Peraturan daerah (Perda) dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan dari ...
A MPR
B DPR
C DPD
D DPRD
E presiden
Perhatikan data dibawah ini!
1) Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak diskriminatif
2) Menyediakan infrastruktur ekonomi
3) Pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama
4) Menjembatani konflik dalam masyarakat
5) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
6) Dana perimbangan keuangan
Berdasarkan data diatas, fungsi layanan (servicing function) pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor …
1 dan 3
1 dan 2
2 dan 4
5 dan 6
3 dan 6
Perhatikan data dibawah ini!
1) Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak diskriminatif
2) Menyediakan infrastruktur ekonomi
3) Pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama
4) Menjembatani konflik dalam masyarakat
5) Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia
6) Dana perimbangan keuangan
Berdasarkan data diatas, fungsi pengaturan (regulation function) pemerintah pusat ditunjukkan oleh nomor ….
1 dan 3
2 dan 4
1 dan 2
5 dan 6
3 dan 6
Perhatikan data dibawah ini!
1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur
2) Kelembagaan pemerintah DIY
3) Tata Cara Pemilu Gubernur
4) Tata ruang.
Berdasarkan data diatas yang termasuk dalam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menurut UU RI Nomor 13 Tahun 2012 terdapat pada nomor…
1,2, dan 4
1,2, dan 3
2,3, dan 4
1,3, dan 4
Semua jawaban benar
Kabupaten/kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Pernyataan tersebut merupakan dasar pertimbangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan dimensi ....
Politik
Administratif
Kebudayaan
Sosial
Hukum
Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Kecuali .....
Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara
Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara
Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional
Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal
Menjamin adanya peran absolut pemerintah pusat dalam memrintah negara
Explore all questions with a free account