Have an account?
Skip to Content
Build your own quiz
Suggestions for you
40 questions
Show Answers
See Preview
- 1. Multiple Choice
Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh presiden beserta para menteri negara selaku pemegang ...
kekuasaan legislatif
kekuasaan eksekutif
kekuasaan yudikatif
kekuasaan federatif
kekuasaan koordinatif
- 2. Multiple Choice
Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam..
Pasal 20 Ayat (1)
. Pasal 20 Ayat (2)
Pasal 20 Ayat (3)
Pasal 20 Ayat (4)
Pasal 20 Ayat (5)
- 3. Multiple Choice
Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas keresidenan adalah.....
Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
Menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
Menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
Menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
Menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan.
- 4. Multiple Choice
Hak prerogratif diartikan sebagai kekuasaan ....
Mutlak presiden untuk membubarkan parlemen
Mutlak presiden untuk mengesahkan RUU menjadi UU
Relatif presiden untuk membentuk dan membubarkan kabinet
Mutlak presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
Relatif presiden yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain
- 5. Multiple Choice
Berikut ini yang merupakan salah satu variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah ..
Parlemen terdiri dari dua bagian DPR dan DPD
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dan pertimbangan DPR
- 6. Multiple Choice
Perhatikan pernyataan di bawah ini!
(1). Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden.
(2). Kabinet dibentuk oleh presiden.
(3). Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
(4). Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
Pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari....
Bentuk negara kesatuan
Bentuk negara federasi
Bentuk pemerintahan republik
Sistem pemerintahan presidensil
Sistem pemerintahan parlementer
- 7. Multiple Choice
Perhatikan ciri pemerintahan di bawah ini !
(1). Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif.
(2). Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri.
(3). Kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
(4). Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan.
(5). Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
(6). Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden.
Dari pernyataan tersebut yang merupakan ciri sistim pemerintahan presidensial ditandai pada nomor ...
1 dan 2
2 dan 3
3 dan 5
4 dan 6
5 dan 6
- 8. Multiple Choice
Sebagai warga negara sudah sepatutnya kita wajib mendukung penyelenggaraan negara berorientasi kepada kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah, kecuali ...
Menyaring budaya-budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemakmuran bangsa
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dan kekeluargaan dalam setiap kehidupan
Mengembangkan kehidupan demokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dewasa ini
Menyerap semua nilai-nilai yang masuk demi kemajuan bangsa pada era globalisasi sekarang ini
- 9. Multiple Choice
Perhatikan data di bawah ini!
(1). Cinta akan kemajuan dan pembangunan
(2). Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
(3). Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati orang lain.
(4). Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat.
Berdasarkan data di atas yang merupakan implementas dari nilai kerakyatan terdapat pada nomor ...
2 dan 4
1 dan 3
1 dan 4
1 dan 2
3 dan 4
- 10. Multiple Choice
Sikap positif yang perlu dikembangkan warga negara sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut, kecuali…
Mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang demokratis
dan bebas dari KKN.
Berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
Mengembangkan prinsip toleransi, bekerja sama dalam setiap perikehidupan.
Memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
Bersikap terbuka terhadap perubahan yang berdampak pada kemaslahatan Bangsa.
- 11. Multiple Choice
Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
32
40
33
34
35
- 12. Multiple Choice
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
Kementrian Kesehatan
Kementrian Sekretariat Negara
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementrian Sosial
Kementrian pendidikan
- 13. Multiple Choice
Keberadaan Lembaga pemerintah non-kementrian diatur oleh peraturan presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
102 Tahun 2001
101 Tahun 2001
103 Tahun 2001
101 Tahun 2002
104 Tahun 2001
- 14. Multiple Choice
Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
Kementerian Koordinator
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pertahanan
Kementrian Luar negeri
- 15. Multiple Choice
BNP2TKI adalah kepanjangan dari….
Badan Nasional Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Naional Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Negara Pelayanan dan Pendataan Tenaga Kerja Ilegal
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Negara Perencanaan dan Pembangunan Tenaga Kerja Profesional
- 16. Multiple Choice
Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara adalah ...
Institusional
Spiritual
Sosial
Kultural
Intelektual
- 17. Multiple Choice
Dimensi yang mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kultural
Spiritual
Sosial
Institusional
Intelektual
- 18. Multiple Choice
Salah satu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila keempat adalah ...
Mencintai tanah air
Menghargai keanekaragaman budaya
Menghargai perbedaan keyakinan
Musyawarah untuk mencapai mufakat
Sikap Nasionalisme
- 19. Multiple Choice
Tugas lembaga legislatif adalah.....
membuat undang-undang
melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
melaksanakan undang-undang
mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
Menetapkan undang-undang
- 20. Multiple Choice
Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
Moh. Mahfud
John Locke
Jimly Asshiddiqie
Monstesquieu
Ir. Soekarno
- 21. Multiple Choice
Pancasila mengandung nilai-nilai penting. Salah satu nilai yang termuat dalam sila ketiga adalah ...
Solidaritas
Partisipasi
Demokrasi
Kesetaraan
Mufakat
- 22. Multiple Choice
Kementerian negara adalah ...
Lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi
Lembaga pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
Lembaga pemerintahan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang
Lembaga pemerintahan yang berkewajiban mengadili penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Lembaga Pemerintah yang tugasnya sebagai Pembantu Presiden
- 23. Multiple Choice
Pembagian kekuasaan yang dilakukan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu merupakan
pembagian kekuasaan secara…
Horizontal
Negatif
Positif
Vertikal
Kontruktif
- 24. Multiple Choice
Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian yang
mempunyai aktivitas dalam bidang penelitian yaitu…
ANRI
BNN
BMKG
LIPI
BIN
- 25. Multiple Choice
Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah, merupakan kekuasaan….
Eksaminatif
Yudikatif
Moneter
Legislatif
BPK
- 26. Multiple Choice
Lembaga negara yang memiliki kekuasaan konstitutif untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah….
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Daerah
Moneter
- 27. Multiple Choice
Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara adalah....
Menetapkan peraturan pemerintah
Memegang kekuasaan pemerintahan
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
Menganngkat dan memberhentikan mentri-mentri
- 28. Multiple Choice
Bentuk Negara Republik Indonesia adalah....
parlementer
Presidensial
Kerajaan
Republik
Serikat
- 29. Multiple Choice
Kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan adalah
Menerima penempatan Duta Besar
Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU
Memberi amnesti, dan Obligasi atas pertmbangan DPR
Memberi rehabilitasi, dan grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
Mengangkat Duta Besar
- 30. Multiple Choice
Lembaga negara yang berfungsi mengamandemen UUD 1945 adalah
MPR
DPR
DPD
DPRD
MA
- 31. Multiple Choice
Upacara di setiap tanggal 10 November merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud pengamalan dari Pancasila sila....
a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. Keempat
e. Kelima
- 32. Multiple Choice
Penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelasaknanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah merupakan tugas dari....
a. Pemerintah Pusat
b. Presiden
c. Pemerintah Daerah
d. Kementrian Negara
e. Lembaga Non-Kementrian
- 33. Multiple Choice
Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu....
Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif
Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif
Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
- 34. Multiple Choice
Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD merupakan kewenangan dari....
a. DPR
b. MPR
c. Presiden sebagai kepala pemerintahan
d. Mahkamah Agung
e. Pemerintah pusat
- 35. Multiple Choice
Dibawah ini yang termasuk dalam pengamalan nilai Pancasila Sila kelima adalah....
a. Menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan
b. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama
c. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal
d. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya
e. Tidak memaksa warga negara untuk beragama
- 36. Multiple Choice
Lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas tertentu merupakan pengertian dari....
a. Kementrian negara
b. Lembaga negara
c. Lembaga Pemerintah Non-Kementrian
d. Komisi Yudikatif
e. Badan negara
- 37. Multiple Choice
Pemerintahan daerah baik itu provinsi ataupun kabupaten/kota merupakan wujud dari pola pembagian kekuasaan secara....
a. Otoriter
b. Horizontal
c. Yuridis
d. Pemisahan kekuasaan
e. Vertikal
- 38. Multiple Choice
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit merupakan salah satu contoh pengamalan dari Pancasila Sila....
a. Sila pertama
b. Sila kedua
c. Sila ketiga
d. Sila keempat
e. Sila kelima
- 39. Multiple Choice
Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan pengkajian Pancasila secara....
a. Yuridis
b. Harfiah
c. Filosofis
d. Sosiologis
e. Religius
- 40. Multiple Choice
Perhatikan uraian di bawah ini!
(1) Budi terpilih sebagai ketua kelas berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelas
(2) Berdasarkan kesepakatan keluarga, Syifa akan melanjutkan kuliah di luar negeri
(3) Berdasarkan hasil voting beberapa warga sepakat untuk diadakan program penanggulangan banjir dan sebagian lagi menolak untuk diadakan program tersebut
(4) Dari hasil musyawarah seluruh siswa dan para Guru, setiap hari jum’at akan diadakan moidhatul khasanah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan YME
Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah....
a. (1). (3) dan (4)
b. (2), (3) dan (4)
c. (1), (2) dan (4)
d. (1), (2), dan (3)
e. (3) dan (4)
- Answer choicesTagsAnswer choicesTags