No student devices needed. Know more
28 questions
MPR terdiri dari atas anggota DPR dan anggota DPRD, menurut UUD 1945 pasca amandemen ke-4 terdapat dalam pasal....
2 ayat (2)
8 ayat (2)
8 ayat (3)
23F ayat (2)
2 ayat (1)
Yang termasuk infrastruktur mencakup 5 komponen salah satunya sebagai berikut, kecuali....
parpol
tokoh seni budaya
tokoh politik
kelompok kepentingan
kelompok penekan
Aspek formal dalam sistem politik demokrasi dapat dilihat dalam bentuk....
musyawarah mufakat
asas kekeluargaan
pengambilan keputusan
pemilihan umum
asas musyawarah
Kegiatan politik biasanya lebih banyak dilaksanakan atau di implementasikan untuk kepentingan...
organisasi kemasyarakatan
bangsa dan negara
parpol semata
individual/perorangan
oeganisasi profesional
Menurut pasal 2 ayat 1 keanggotaan MPR paksa perubahan ke 4 UUD 1945 terdiri dari....
DPR dan DPRD
DPR komisi 1 dan 2
DPD dan DPRD
KY dan MA
DPRD dan MA
Aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. adalah aspek....
aspek organisasi
aspek kejiwaan
aspek material
aspek optatif
aspek normatif
Pendekatan suatu sistem politik dilihat dan di pelajari dari ideologi negara yang berlaku di dalam negara tersebut. Merupakan salah satu pendekatan....
pendekatan sosiologi
pendekatan konstitusi
pendekatan ideologi
pendekatan sosial
pendekatan filsapat
Lembaga negara yang bertugas memeriksa keuangan negara adalah....
BPK
MPR
DPR
DPRD
DPD
Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut UU merupakan fungsi dari....
BPK
MA
KY
MK
DPD
Yang dimaksud dalam suprastruktur politik adalah....
partai politik
kehakiman
LSM
media massa
kelompok penekan
Berikut mana yang bukan termasuk tugas dari Mahkamah Agung ....
Mengadili Presiden Jika terjadi Pelanggaran Hukum
Sebagai Peradilan tertinggi
Membubarkan partai politik
Pengajuan Banding tingkat Kasasi
Menaungi peradilan yang ada dibawahnya
Bidang tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I adalah ....
Keuangan
Hukum
Luar Negeri
Perdagangan
Perbankan
Lembaga tertinggi negara sebelum adanya Amandemen ialah ....
DPR
MPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara, merupakan tugas dari lembaga ....
Eksekutif
Yudikatif
Federatif
Legislatif
MPR
Lembaga politik atau mesin politik non formal yang memiliki peran secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik disebut ....
Suprastruktur Politik
Sistem Politik
Partai Politik
Mesin Politik
Infrastruktur Politik
Lembaga atas atau mesin politik yang resmi atau lembaga pembuat keputusan politik yang sah disebut ....
Infrastruktur Politik
Mesin Politik
Sistem Politik
Suprastruktur Politik
Partai Politik
Fungsi DPR mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden disebut ....
Legislasi
Budgeting
Pengawasan
Supervisior
Interpelasi
DPR memiliki kekuasaan dalam membentuk undang -undang yang kemudian dijadikan pedoman oleh pemerintah, merupakan fungsi ....
Budgeting
Pengawasan
Supervisior
Legislasi
Interpelasi
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan ....
Hak Angket
Hak Interpelasi
Hak Veto
Hak Protocol
Hak Perencanaan
Hak DPR untuk meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintahan merupakan ,,,,
Hak Angket
Hak Veto
Hak Interpelasi
Hak Perencanaan
Hak Pendapat
Berikut ini merupakan kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia ialah ....
Mengajukan calon hakim agung
Menguji Undang-Undang
Membubarkan Partai Politik
Memutuskan Sengketa Pemilu
Mengadili tingkat Kasasi
Lembaga legislatif negara yang kedudukannya ada disetiap Kabupaten/Kota merupakan ....
DPR
DPR-RI
DPD
MPR
DPRD
Berikut ini manakah yang bukan termasuk Infrastruktur Politik ....
Partai Politik
Kelompok Penekan
Organisasi Masyarakat
Tokoh Politik
Wali Kota
Komisi X dalam DPR merupakan bidang ....
Industri
Luar Negeri
Sosial
Hukum
Pendidikan
Berikut ini manakah yang bukan termasuk Suprastruktur Politik ....
Lembaga Legislatif
Badan Pengawas Keuangan
Lembaga Eksekutif
Wali Kota
Partai Politik
Yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR adalah ....
Mengubah UUD 1945
Melantik Presiden dan wakil Presiden berdasarkan pemilu
Mengadakan SIdang Paripurna
Mengesahkan RAPBN bersama DPR
Memutuskan sengketa hasil pemilu
Dalam tata kelola pemerintahan pertanggung jawaban dari para pembuat keputusan disebut sebagai ....
Efektivitas
Efisiensi
Responsif
Transparansi
Akuntabilitas
Teori Trias Politica yang menyebutkan bahwa negara harus memiliki lembaga Eksekutif, Legislatif dan Federatif berasal dari ....
John Locke
Montesque
Adam Smit
Almon
David Easton
Explore all questions with a free account