30 questions
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran kepada CV Badui sebagai Even Organizer kegiatan capacity building, terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong…..
PPh pasal 21
PPh pasal 22
PPh pasal 23
PPh pasal 4 (2)
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memungut PPh atas pembelian Alat Tulis Kantor (ATK). Atas pemungutan tersebut, batas waktu paling lambat bendahara harus menyetor dan melaporkannya adalah….
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 14 hari setelah masa pajak berakhir
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
Atas pemotongan PPh pasal 21, bendahara harus menyetor dan melaporkan paling lambat….
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
Bendahara memotong PPh atas honorarium yang diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Akun dan kode jenis setoran yang benar adalah:….
411121/100
411121/402
411121/104
411211/ 910
Bendahara membayarkan honorarium kepada Andi seorang PNS Golongan III/d, terhadap pembayaran tersebut Bendahara memotong PPh pasal 21 sebesar...
15%
10%
5%
0%
Satker Kementerian Pertanian menyewa mesin fotokopi dari CV Usaha Bersama (ber NPWP) sebesar Rp22.000.000,00 (harga termasuk PPN). Terhadap sewa tersebut bendahara harus memotong PPh sebesar….
PPh pasal 22 sebesar 1,5%
PPh pasal 23 sebesar 2%
PPh pasal 23 sebesar 3%
PPh pasal 4 (2) sebesar 3%
Satker Kementerian Pertanian mengadakan kegiatan Internal Corporate Value (ICV) dengan mengundang Jamil Azzaini sebagai narasumber. Atas kegiatan itu, bendahara membayar honorarium sebesar Rp4.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara harus memungut….
PPh pasal 21 sebesar 15% x Rp.4.000.000
PPh pasal 21 sebesar 5% x Rp.4.000.000
PPh pasal 21 sebesar 5% x (50% x Rp.4.000.000)
PPh pasal 21 sebesar 5% x ((50% x Rp.4.000.000)-PTKP
Yang termasuk objek PPh pasal 23 adalah….
konsultan pengawasan konstruksi
jasa konsultan hukum
pembelian ATK
sewa bangunan untuk kantor
Anton adalah seorang pegawai non PNS yang menjabat ketua kelompok tani, mengikuti kegiatan sosialisasi di kementerian pertanian. Anton diberikan uang saku senilai Rp700.000,00 selama mengikuti kegiatan tersebut. Terhadap pembayaran tersebut harus dipotong….
PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5% x Rp700.000,00
tidak dikenakan
PPh Pasal 21 sebesar 15% x Rp700.000,00
PPh Pasal 21 sebesar 5 % x (50% x Rp700.000,00
Bendahara Satker Kementerian Pertanian melakukan pembayaran atas pembelian ATK senilai 2 juta rupiah (termasuk PPN) kepada CV Jaya Bersama (PKP, ber NPWP). Apa saja pajak yang harus dipungut oleh bendahara :
PPN dan PPh pasal 22
PPN
PPh pasal 22
Tidak dipungut pajak
Bendahara membeli konsumsi ke toko kue "Enak" sebesar Rp.2.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara….
memungut PPN dan PPh pasal 23
memungut PPN saja
memungut PPN dan PPh pasal 22
tidak memungut pajak
Apabila bendahara terlambat menyampaikan SPT Masa PPN maka dikenakan sanksi berupa….
denda 2% setiap bulan keterlambatan
denda sebesar Rp500.000,00
denda sebesar Rp100.000,00
tidak dikenakan denda
Bendahara kantor ABC melakukan pembayaran pembelian ATK kepada Toko "ATEKA" (PKP ber NPWP) sebesar Rp3.500.000,00 (harga termasuk PPN). Jenis pajak yang harus dipungut, akun setoran, dan kode jenis setorannya adalah…
pajak yg dipungut adalah PPN dan PPh Pasal 22, akun setoran 411211-910 dan kode jenis setoran 411122-910
pajak yang dipungut PPN dan PPh Pasal 23, akun setoran 411211-910 dan kode jenis setoran 411124-104
pajak yang dipungut PPN dan PPh Pasal 22, akun setoran adalah 411211-920 dan kode jenis setoran 411122-920
pajak yang dipungut PPN dan PPh Pasal 23, akun setoran adalah 411211-920 dan kode jenis setoran 411124-104
Kantor Satker ABC melakukan transaksi sewa rumah sebagai kantor sementara senilai Rp45.000.000,00. Atas transaksi tersebut, bendahara pengeluaran mengenakan pajak….
PPN dan PPh Pasal 23
PPN dan PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 23 saja
PPh Pasal 4 (2) saja
Pusdiklat AP membayar jasa konsultan perencana kontruksi kepada CV Konsultan Jaya (PKP, ber-NPWP, kualifikasi usaha kontruksi) sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut dikenakan pajak….
PPN dan PPh Pasal 23
PPN dan PPh Pasal 4(2)
PPN dan PPh Pasal 22
PPN dan PPh Pasal 21
Satker Kementerian Perhubungan melakukan pembayaran pemeliharaan mobil dinas sebesar Rp4.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian pembelian sparepart Rp3.600.000,00 dan biaya jasa Rp900.000,00 kepada CV Barokah (PKP, ber NPWP). Atas transaksi tersebut bendahara memotong/memungut pajak….
PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23
PPN dan PPh pasal 23
PPN dan PPh pasal 22
PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 4(2)
Apabila bendahara terlambat menyampaikan SPT Masa PPh maka dikenakan sanksi berupa….
denda 2% setiap bulan keterlambatan
denda sebesar Rp.500.000
denda sebesar Rp.100.000
tidak dikenakan denda
Faktur pajak yang dibuat PKP atas penyerahan JKP/BKP adalah bukti pungut atas….
PPh Pasal 22
PPN
PPh Pasal 23
PPh Pasal 21
Yang bukan merupakan objek PPh pasal 4 (2) adalah….
pembayaran jasa konsultan pengawas kontruksi
pembayaran sewa tanah dan bangunan
pembayaran pengalihan tanah dan bangunan
pembayaran sewa mobil operasional
Akun yang dipakai untuk melakukan setoran PPh final pasal 4 ayat (2) adalah….
411211
411124
411126
411128
Dokumen yang tidak dikenalan bea meterai adalah….
kuitansi pembayaran pembelian ATK untuk keperluan kantor sebesar Rp3.000.000,00
bukti pembayaran gaji kepada pegawai senilai Rp12.000.000,00
Surat Perjanjian Kerja dengan honorer
kuitansi renovasi gedung senilai Rp.2.000.000,00
Bendahara menerima kuitansi pembayaran ATK senilai Rp300.000,00. Terhadap kuitansi tersebut harus dikenakan meterai senilai….
Rp3.000,00
Rp6.000,00
Rp5.000,00
tidak dikenakan
Kode akun dan kode jenis setoran yang digunakan bendahara untuk menyetor PPh pasal 4(2) untuk jasa kontruksi adalah….
411124 dan 104.
411124 dan 409
411128 dan 104
411128 dan 409
Mr. Paul diminta menjadi narasumber kegiatan seminar internasional. Mr Paul adalah warga negara Australia yang mengajar di salah universitas Australia. Atas kegiatan tersebut, pajak yang dikenakan terhadap Mr. Paul adalah….
PPh pasal 21
PPh pasal 23
PPh pasal 26
PPh pasal 28
1. Terhadap transaksi berikut manakah yang tidak dipungut PPN? (asumsi semua penjual adalah PKP)
pembayaran jasa pemeliharaan AC senilai Rp2.000.000,00
pembayaran pembelian ATK sebesar Rp1.100.000,00
pembayaran pembelian jagung, kedelai senilai Rp1.500.000,00
pembayaran jasa sewa mobil senilai Rp2.000.000,00
Satker KP2KP Kualu hulu melakukan sewa pertokoan senilai Rp.35 juta rupiah kepada CV Sewa Toko (PKP ber NPWP) untuk digunakan sebagai kantor.Terhadap transaksi tersebut terhutang :
PPN dan PPh pasal 23
PPN dan PPh pasal 4 (2)
PPh pasal 23 saja
PPh pasal 4 (2) saja
Bendahara KPP Pratama Ciawi melakukan pembayaran perbaikan laptop kepada Barkie (penyedia perorangan dan tidak ber NPWP) senilai Rp600.00,00. Atas transaksi tersebut, bendahara harus memungut/memotong pajak sebesar
PPh pasal 23 sebesar 2% x 600 ribu
PPh pasal 23 sebesar 4% x 600 ribu
PPh pasal 21 sebesar 6% x 600 ribu
PPh pasal 21 sebesar 6% x 600 ribu
Pasal 21 sebesar 6% x (50% x 600 ribua)
Yang bukan merupaka cara pelunasan bea meterai adalah....
menggunakan benda meterai/meterai tempel
menggunakan mesin tera bea meterai
menggunakan alat cetak
menggunakan sistem online terintegrasi
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan meminta Tono menyelesaikan pengecatan ruang aula. Pekerjaan diselesaikan selama 2 hari dan kepada Tono dibayarkan Rp800.000,00. Terhadap Tono bendahara memotong….
PPh 21 sebesar 1%
Tidak dipotong PPh 21
PPh 21 sebesar 5%
PPh 21 sebesar 15%
Pusdiklat AP membayar biaya pemeliharaan asrama kepada CV Bangun Kontruksi (PKP ber NPWP dan kualifikasi usaha kontruksi kecil) sebesar Rp35.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara memungut/memotong….
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 23 sebesar 4%
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 23 sebesar 2%
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 4 (2) sebesar 3%
PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 4 (2) sebesar 2%