Have an account?
Skip to Content
Build your own quiz
Suggestions for you
15 questions
Show Answers
See Preview
- 1. Multiple Choice
Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah .....
Pengusaha yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak saja
Setiap orang yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN
orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
- 2. Multiple Choice
Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari ....
Rp1.800.000.000,00
Rp2.800.000.000,00
Rp3.800.000.000,00
Rp4.800.000.000,00
- 3. Multiple Choice
Pengusaha A pada bulan Oktober 2018 jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 maka paling lambat harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP tanggal ...
31 Oktober 2018
30 November 2018
31 Desember 2018
Semua jawaban salah
- 4. Multiple Choice
Pengusaha B selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto Rp100.000.000. Pernyataan berikut ini yang tepat adalah...
Pengusaha B wajib dikukuhkan sebagai PKP
Pengusaha B dilarang dikukuhkan sebagai PKP
Pengusaha B dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP
Tidak ada jawaban yang benar
- 5. Multiple Choice
Berikut ini yang bukan kewajiban pengusaha kena pajak adalah
melaporkan penghitungan pajak
melaporkan pengusaha lain yang belum dikukuhkan sebagai PKP
menyetorkan PPN yang masih harus dibayar
memungut pajak yang terutang
- 6. Multiple Choice
PKP wajib memungut PPN sejak...
Mendapat NPWP
Mendapatkan SK Pengukuhan PKP
Mendapatkan STP
Mendapatkan SKP
- 7. Multiple Choice
Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor saja
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong
orang pribadi A hanya boleh memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
- 8. Multiple Choice
Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka ...
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong saja
orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor saja
orang pribadi A hanya boleh memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
orang pribadi A wajib mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong karena tempat terutangnya pajak berada di Bogor dan Cibinong
- 9. Multiple Choice
PT X mempunyai kantor pusat terletak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi, mempunyai cabang terletak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Kegiatan penyerahan BKP hanya ada di cabang saja.
Dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Jakarta Grogol Petamburan saja
Dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi saja
Dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi dan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
Dalam hal demikian PTX tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP
- 10. Multiple Choice
PT A mempunyai tiga tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan satu kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan
Dalam keadaan demikian, PT A wajib dikukuhkan di ketiga tempat tersebut
Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
Dalam keadaan demikian, PT A dapat mengajukan pindah KPP
Dalam keadaan demikian, PT A tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
- 11. Multiple Choice
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak...
Wajib memungut PPN
Wajib melaporkan pengusaha besar yang belum dikukuhkan sebagai PKP
Tidak wajib memungut PPN
Tidak ada jawaban yang benar
- 12. Multiple Choice
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak...
Wajib lapor SPT Masa PPN
Tidak wajib lapor SPT Masa PPN
Wajib setor PPN
Wajib melaporkan pengusaha besar yang belum lapor SPT Masa PPN
- 13. Multiple Choice
Dalam hal pengusaha tidak memenuhi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP maka...
tidak perlu memungut PPN
tidak perlu melapor SPT Masa PPN
DJP secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP
DJP tidak dapat menagih PPN yang kurang bayar
- 14. Multiple Choice
Dalam hal pengusaha tidak memenuhi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak
sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
setelah pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
setelah PKP melaporkan SPT PPN
setelah PKP memungut PPN
- 15. Multiple Choice
Pemenuhan keajiban sebagai pengusaha kena pajak pada prinsipnya dilakukan secara...
Goverment assessment
Individual assessment
Official assessment
Self assessment
- Answer choicesTagsAnswer choicesTags