UU No. 5 tahun 1998

UU No. 12 tahun 2011

UU No. 20 tahun 2003

UU No. 32 tahun 2004

Pembentukan MPRS melalui penetapan presiden

Anggota MPRS ditujuk dan diangkat oleh Presiden

Penyelewengan hasil pemilu

Pengangkatan presiden seumur hidup

Bertubuh kuat dan kekar

Memiliki akal, budi dan nurani

Memiliki perasaan yang halus

Menghormati sesamanya

BPUPKI

PPKI

KNIP

MPR

Federasi

Kesatuan

Monarkhi

Republik

Membangun kembali kehidupan yang demokratis

Melaksanakan Pancasila secara jujur dan konsekwen

Membenahi negara Indonesia

Mengubah sistem ketatanegaraan

aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku

aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat

kaidah negara yang berlaku untuk selamanya

aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara

asal mula bahan (kausa matrialis)

asal mula bentuk (kausa formalis)

asal mula karya (kausa efisien)

asal mula tujuan (kausa finalis)

hukum tata negara

norma pertama

cita-cita hukum

pokok kaidah negara

asas kebudayaan

asas religius

asas manfaat

asas kenegaraan

peninggalan budaya asli nenek moyang bangsa Indonesia

konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia

kristalisasi dari sistem ideologi barat dan timur

kristalisasi dari sistem nilai/budaya bangsa Indonesia

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

sumber tertib hukum

dasar negara

cita-cita bangsa

falsafah bangsa

pandangan hidup bangsa

dasar negara

perjanjian luhur bangsa

kepribadian bangsa

menerima pengaruh asing sebagai suatu keharusan

menerima pengaruh dan budaya asing dengan selektif

menerima masuknya ajaran dan pandangan ideologi yang lain

menyaring budaya dan iptek dengan penuh kewaspadaan

melaksanakan tugas sekolah

membantu pekerjaan orang tua

mengikuti kegiatan karang taruna

mengikuti perlombaan kegiatan 17 agustus

menolak pembagian tugas

menyelesaikan masalah dengan kekerasan

menghargai pendapat antar anggota keluarga

saling menyalahkan

mempelajari lahirnya Pancasila

menghafal sampai lancar

mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok

mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila

memperhatikan hak-hak orang lain

mementingkan persatuan

menjunjung tinggi demokrasi

memaksakan kehendak kepada orang lain

Ketuhanan yang maha esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan indonesia

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Konstitusi

Dasar negara

UUD

Konvensi

Hak dan kewajiban warga negara

Pembagian daerah

Keuangan negara

Pemisahan kekuasaan

Pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

Pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

Hukum/norma yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma yang lebih tinggi

Sumber hukum bagi hukum yang ada ditingkat bawah

UUD 1945 merupakan konstitusi negara

UUD 1945 merupakan hukum tertinggi

UUD 1945 merupakan dasar negara

UUD 1945 merupakan hukum dasar negara

memuat hal-hal yang prinsip

merupakan hukum dasar

merupakan hukum tertulis

dibuat oleh para pendiri negara

Kekuasaan presiden berada di bawah MPR

DPR memiliki kekuasaan eksekutif

Pemilihan presiden secara langsung

Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR

Organisasi negara pada suatu lembaga

alat memaksa dari aturan yang berlaku

alat kontrol dari norma hukum yang rendah terhadap norma hukum yang tinggi

sumber hukum yang tinggi

sudah sangat rinci

hanya untuk kalangan terbatas

hanya mengatur sebagian kecil tata kenegaraan di Indonesia

hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya

Legislatif

Eksekutif

Yudikatif

Eksaminatif

merusak gambar presiden dan wakil presiden

memaksakan pendapat dalam suatu rapat

mengikuti demo di jalanan

mengikuti kegiatan karang taruna

membiasakan tertib lalu lintas

membuat kerusuhan di segala tempat

melaksanakan wajib belajar dengan tepat

membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat

memberikan rasa keadilan bagi warga negara

meringankan tugas polisi

menghilangkan penyakit masyarakat

melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan

Ketetapan MPR

Perppu

Peraturan presiden

Undang-undang

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Tap MPR No. XX/MPRS/1966

Tap MPR No. III/MPR/2000

Tap MPR No. III/MPR/2004

UU No. 10 Tahun 2004

UUD 1945

Ketetapan MPR

Undang-undang

Peraturan Pemerintah (PP)

dibiarkan

direvisi

dicabut

ditangguhkan

Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

TAP MPR

peraturan Presiden

peraturan Pemerintah

keputusan Presiden

instruksi Presiden

menaati tata tertib sekolah

melaksanakan semua perintah guru

suka mengalah dalam pergaulan

melaksanakan piket setiap hari

kehendak pemerintah untuk kepentingan presiden

kehendak DPR untuk kepentingan presiden

kehendak presiden untuk kepentingan para menteri

kebutuhan masyarakat

lingkungan sekolah

lingkungan keluarga

lingkungan masyarakat

lingkungan berbangsa dan bernegara