MANAJEMEN ASN - Assessment

1.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Undang – undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah :

UU No. 5 Tahun 2014

UU No. 43 Tahun 1999

UU No. 23 Tahun 2014

PP No. 11 Tahun 2017

UU No. 22 Tahun 2002

2.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Dalam UU Aparatur Sipil Negara, ASN terdiri dari :

PNS dan PHL

PNS dan PPPK

PNS, TNI, POLRI

PNS, PPPK, Honorer

PNS dan Honorer

3.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Yang merupakan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah :

Pelaksana kebijakan publik, Penyelenggara Negara, dan Pelayan Publik

Pelayan publik, Perekat Pemersatu Bangsa, dan Aparatur birokrasi pemerintah

Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, dan Perekat dan pemersatu bangsa

Penyelenggara negara, Aparatur Birokrasi pemerintah, dan Pelaksana Kebijakan publik

Aparatur birokrasi pemerintah dan Penyelenggara negara

4.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Yang tidak termasuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah :

Sekretaris Jenderal Kementrian

Direktur Jenderal

Inspektur Jenderal

Sekretaris Daerah Provinsi

Sekretaris Daerah Kab/Kota

5.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dibuat setiap tahun, untuk penilaian prestasi kerja tahun 2017 masa periode penilainnya :

1 Januari s/d 30 Juni 2017

1 Januari s/d 1 Juli 2017

1 Januari s/d 30 April 2017

1 Januari s/d 31 Desember 2017

2 Januari s/d 31 Desember 2017

6.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

I. Gaji, tunjangan, dan Fasilitas

II. Cuti

III. Jaminan Pensiun dan Hari Tua

IV. Perlindungan

V. Pengembangan Kompetensi

Yang merupakan hak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah :

I, II, III, dan IV

I, III, IV dan V

I, II, IV, dan V

I, II, III, dan V

Semua benar

7.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Yang bukan kewajiban ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN adalah :

Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

8.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan disebut dengan :

Good Governance

Sistem Merit

Pengembangan Karir ASN

Tata kelola ASN

Human Resource ASN

9.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Dibawah ini adalah obyek-obyek dalam sistem merit ASN, kecuali :

Rekruitmen

Pengangkatan

Penempatan

Promosi

Pensiun

10.

Multiple Choice

30 sec

1 pt

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam UU ASN tepatnya pada :

Pasal 93

Pasal 55

Pasal 39

Pasal 94

Pasal 6

Explore this activity with a free account